Menteri Agama Nasaruddin Umar menggelar Rapat Koordinasi di Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) hari ini Minggu (24/11/2024) di Jeddah.
Rakor membahas berbagai hal terkait persiapan penyelenggaraan haji 1446 H/2025 M.
Rakor dihadiri Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Fadlul Imansyah, Dubes RI untuk Saudi Abdul Aziz, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Hilman Latief, Staf Khusus Menag Gugun Gumilar dan Bunyamin, Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, dan Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam.
“Kita melakukan rapat koordinasi untuk mempersiapkan pelaksanaan haji di tahun mendatang,” kata Menag dalam keterabgan tertulis Minggu (24/11/2024).
“Kita mempersamakan wawasan dan visi ke depan Kemenag, terutama yang berkaitan dengan haji dan umrah,” ujarnya.
Rapat diawali dengan laporan terkait evaluasi, timeline, dan progres persiapan penyelenggaran haji. Laporan disampaikan secara bergantian oleh Dubes RI Abdul Aziz, Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam, Direktur Layanan Haji Luar Negeri Subhan Cholid, Kepala BPKH Fadhlul Imansyah, dan Konjen RI di Jeddah Yusron Ambary. Berikutnya Kepala BP Haji Gus Irfan mengenalkan badan yang dipimpinnya dan progres penyiapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) nya.
“Insya Allah kami bekerja sama dengan BP Haji Gus Irfan, BPKH, Dubes RI, Konjen RI. Insya Allah dengan kolaborasi ini kita berharap pelaksanaan haji yang akan datang akan lebih rapi dan lebih ideal,” ujar Menag Nasaruddin.
“Kita mau belajar dari pengalaman-pengalaman masa lampau dan insya Allah kita juga akan melakukan penyesuaian-penyesuaian di masa mendatang. Mudah-mudahan kerja sama yang baik ini akan melahirkan pelaksanaan yang lebih baik di masa mendatang,” tuturnya.
Tim Penyedia Layanan Haji rencananya akan mulai melaksanakan tugasnya di Arab Saudi. Menag Nasaruddin berpesan agar tim bekerja berdasarkan standar yang sudah ditetapkan. Menag berharap kelemahan sebelumnya bisa diselesaikan melalui persiapan yang lebih awal.
“Kita juga harus melakukan penyesuaian dengan kebijakan Arab Saudi. Sebab urusan haji bukan hanya diatur oleh Indonesia. Kita harus berkolaborasi dengan Pemerintah Saudi Arabia. Jadi harus ada simetris antara Kebijakan Kemenag RI dan Kementerian Haji di Saudi,” kata Menag
Menag mengapresiasi sejumlah langkah yang sudah dilakukan tim Ditjen PHU dan KUH KJRI Jeddah.
“Teman-teman ini saya berterima kasih karena sudah proaktif untuk melakukan lobi-lobi dan pendekatan. Bahkan sudah melaukan sejumlah langkah. Ini yang kita harapkan,” tutur Menag.
“Teman-teman di sini sudah melakukan sesuatu yang memang harus dikerjakan. Jangan ketinggalan dengan negara lain karena terlambat satu hari itu besar artinya untuk yang akan datang,” katanya.
